Dana Talangan Menipis, DPRD Sumut Akan Silpa 2010

Medan - Menipisnya alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi program kesehatan, dana talangan 2011 sebesar Rp 1,5 miliar. Hal ini dikarenakan dana talangan untuk Tahun 2011, anggaran yang dialokasikan untuk program tahun 2011 sebesar Rp7 milyar, ternyata hampir habis untuk menutupi kekurangan klaim di Tahun 2010 sebesar Rp 5.558.097.191.

Terkait masalah ini, DPRD Sumut
berencana akan mengalihkan sebagian sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) Tahun 2010 yang diperkirakan mencapai Rp400Miliar.

"Kita akan liat dulu persoalannya. Namun, kita mendengar Tahun 2010 banyak Silpa. Dana tersebut memungkinkan untuk dipergunakan. Tapi ini
dipertimbangkan dulu," kata Wakil Ketua DPRD Sumut, M Affan. Selasa (1/2).

Dikatakannya, penyebab menipisnya anggaran tersebut, akan menjadi perhatian DPRD Sumut. Karena dengan minimnya anggaran kesehatan pendamping pelayanan kesehatan gratis Jamkesmas dan Jamkesda seperti
JPKMS, tersebut menyangkut pelayanan kesehatan. Selain itu, pihaknya melalui komisi E DPRD Sumut, akan mempertanyakan penggunaan anggaran tersebut.

"Kenapa di awal Februari hanya tersisa Rp 1,5 miliar dari total Rp 7
miliar yang dialokasikan dalam APBD. Biasanya, pembagiannya
menggunakan sistem proporsional. Namun ini kenapa di Februari, sudah
hampir habis," tanya Affan sembari menyatakan, salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan cara penambahan anggaran pada perubahan APBD 2011 mendatang.

Terpisah, pengamat kesehatan, dr Delyuzar menilai, salah satu
upaya agar menekan besarnya pengguna dana talangan ini dengan melakukan validasi data seakurat mungkin. ”Datanya harus valid, jika tidak itulah nantinya yang menyebabkan dana talangan ini dibutuhkan,”katanya seraya menambahkan fakta dilapangan saat ini masih
banyak masyarakat miskin yang belum tertalangi.

Dikatakan Delyuzar, jika semua masyarakat miskin masuk dalam layanan Jamkesmas atau Jamkesda, maka anggaran masih bisa diminimalisir atau ditekan.

”Jadi yang harus diperhatikan validasi data. Jika tidak valid, maka itu yang menyebabkan dana talangan. membengkak,”kata Delyuzar.

Ditegaskannya, keberadaan
dana talangan ini hanya untuk mengakomodir warga miskin yang belum tercover. Hal ini, yang harusnya menjadi perhatian dan pertimbangan.

Sementara itu, menurut Kabid Advokasi Pasien Miskin Dewan Kesehatan Rakyat (DKR), Rizaldi Manaf mengatakan kalau anggaran sebesar Rp1,5Miliar
dipastikan tidak cukup. ”Dana sebesar itu tidak mungkin cukup, apalagi jumlahnya
itu sangat minim,”katanya seraya mendesak agar pemerintah membuat program layanan kesehatan gratis yang setara dengan Jamkesmas.

Secara terpisah Kepala Dinas Kesehatan Sumut, dr Chandra Syafei mengatakan pihaknya masih menunggu sikap dari Gubsu, langkah seperti apa
nantinya yang akan diambil. ”Kalaupun nantinya pelayanan dilanjutkan, harus ada komitmen anggaran untuk itu. Saat ini Dinkes Sumut selaku pemodal
program benar-benar menyeleksi pasien yang akan dilayani,” tukasnya.

Sebelumnya, Kepala Seksi Program Dana Talangan Dinkes Sumut, Sugianto mengatakan alokasi anggaran untuk dana talangan di Tahun 2010 sebesar Rp10 milyar. Anggaran selama setahun ini sudah termasuk yang dialokasikan dalam APBD 2010 Rp7 milyar dan ditambah Rp3 milyar lagi di PAPBD 2010.

Ternyata, sebut Sugianto, klaim lima rumah sakit provider yaitu RSUP H Adam Malik Medan, RSUD dr Pirngadi Medan, RSU Haji Medan, RS Imelda Pekerja Indonesia dan RS Sufina Azis, mencapai Rp15,5 milyar. Maka kekurangan anggaran di 2010 sebesar Rp5,5 milyar lagi kepada RS Adam Malik harus ditutupi dari anggaran 2011. Sementara, alokasi anggaran 2011 hanya Rp7milyar. Maka dana yang tinggal untuk dana talangan tahun 2011 tinggal Rp1,5 milyar.

“Klaim Rp15,5 milyar itu belum lagi termasuk sisa pelayanan di akhir Desember 2010 lalu,” katanya. (Akb)