Medan - Sebanyak 30 kabupaten/kota di Sumatera Utara, baru 6 kabupaten/kota yang mengirimkan data kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat ke pemerintah pusat. Sedangkan 24 kabupaten kota lainnya belum jelas kapan menyerahkan data kepesertaan tersebut.
“Sebenarnya, 31 Desember tahun lalu merupakan hari terakhir penyerahan data peserta Jamkesmas harus dikirim kepusat. Namun karena semuanya telat, jadi kita perpanjang lagi waktunya hingga 15 Februari 2011," kata Kepala Seksi Jaminan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumut, Alexander Gultom seraya mengatakan hingga saat ini, baru 6 kabupaten kota yang sudah mengirimkan data kepesertaan Jamkesmas. Sabtu (19/2)
Dikatakannya, keenam kabupaten/kota yang sudah menyerahkan data kepesertaan Jamkesmas yaitu, Tanjung Balai dengan kuota 45.065 jiwa, Tapanuli Utara dengan kuota 114.795 jiwa, Serdang Bedagai dengan kuota 180.404 jiwa, Tapanuli Selatan dengan kuota 286.905 jiwa, Asahan kuotanya 258.746 jiwa dan Tobasa kuotanya 82.031 jiwa.
“Kuota kepesertaan Jamkesmas tahun 2011 tidak berubah dengan kuota 2010, walaupun pada dasarnya penduduk miskin turun menurut BPS pada tahun 2008, tapi data yang dipakai tetap data penduduk miskin tahun 2005. Kalaupun berkurang penduduk miskin, sisanya dicari oleh pemkab/pemko sendiri, diutamakan peserta yang lama yang ada penyakit kronisnya,” katanya.
Diterangkannya, belum ada informasi dari pusat kapan batas waktu yang diberikan untuk mengirimkan datanya. Namun, pihaknya akan mengirimkan surat lagi ke kabupaten / kota untuk mendesak agar secepatnya mengirimkan data peserta Jamkesmas. Sambung Alex, kalau terlalu lama mengirimkannya kabupaten kota sendiri yang akan rugi.
Ditanya mengenai alasan apa yang menyebabkan lamanya pengiriman berkas kepesertaan Jamkesmas, Alexander memaparkan hal itu kemungkinan karena data kepesertaan yang lama harus diketik ulang dan tidak mudah mengetik ulang karena datanya mencapai ratusan ribu.
"Itu dikarenakan data kepesertaan yang lama disimpan dalam bentuk data PDF makanya tidak bisa diedit. Tapi, dalam waktu dekat akan kita surati lagi, supaya cepat dikirim datanya. Kita beri waktu mungkin 2 minggu lagi dalam bulan ini. Karena kalau terlalu lama, daerah itu yang akan rugi,” ujarnya.
Sedangkan untuk Kota Medan sendiri sambungnya, terlalu lama mengirimkan data peserta Jamkesmasnya dimungkinkan karena memilah warga yang mana masuk dalam kepesertaan Jamkesmas dan JPKMS (Medan Sehat). “Mungkin, Medan mau benar-benar menentukan warga miskin yang mana masuk program Medan Sehat dan Jamkesmas, makanya lama,” paparnya.
Terpisah anggota Komisi E DPRD Sumut, Nur Azizah mengaku, curiga atas lambatnya kabupaten kota menyerahkan data peserta Jamkesmas. "Hal ini sangat berbahaya, apalagi saat ini dana talangan yang bersumber dari APBD sumut, jumlahnya kini menipis," terangnya seraya memaparkan, pendataan itu sebenarnya tidak sulit. Artinya, ada indikasi pendataannya tidak beres.
Dikatakannya, sebelumnya sudah ada data, hanya tinggal memfalidasi saja. Seharusnya, sebentar saja selesai untuk penyerahan kepesertaan Jamkesmas. "Kita curiga, dengan proses pendataan yang dilakukan dengan benar. Kita akan pertanyakan alasan lamanya kabupaten/kota. Gawat sekali jika seperti ini. Kita akan undang pihak terkait, karena beberapa hari belakangan ini kita menerima laporan dari warga yang kartu kepesertaannya habis masa berlakunya,”katanya lagi. (Akb)
“Sebenarnya, 31 Desember tahun lalu merupakan hari terakhir penyerahan data peserta Jamkesmas harus dikirim kepusat. Namun karena semuanya telat, jadi kita perpanjang lagi waktunya hingga 15 Februari 2011," kata Kepala Seksi Jaminan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumut, Alexander Gultom seraya mengatakan hingga saat ini, baru 6 kabupaten kota yang sudah mengirimkan data kepesertaan Jamkesmas. Sabtu (19/2)
Dikatakannya, keenam kabupaten/kota yang sudah menyerahkan data kepesertaan Jamkesmas yaitu, Tanjung Balai dengan kuota 45.065 jiwa, Tapanuli Utara dengan kuota 114.795 jiwa, Serdang Bedagai dengan kuota 180.404 jiwa, Tapanuli Selatan dengan kuota 286.905 jiwa, Asahan kuotanya 258.746 jiwa dan Tobasa kuotanya 82.031 jiwa.
“Kuota kepesertaan Jamkesmas tahun 2011 tidak berubah dengan kuota 2010, walaupun pada dasarnya penduduk miskin turun menurut BPS pada tahun 2008, tapi data yang dipakai tetap data penduduk miskin tahun 2005. Kalaupun berkurang penduduk miskin, sisanya dicari oleh pemkab/pemko sendiri, diutamakan peserta yang lama yang ada penyakit kronisnya,” katanya.
Diterangkannya, belum ada informasi dari pusat kapan batas waktu yang diberikan untuk mengirimkan datanya. Namun, pihaknya akan mengirimkan surat lagi ke kabupaten / kota untuk mendesak agar secepatnya mengirimkan data peserta Jamkesmas. Sambung Alex, kalau terlalu lama mengirimkannya kabupaten kota sendiri yang akan rugi.
Ditanya mengenai alasan apa yang menyebabkan lamanya pengiriman berkas kepesertaan Jamkesmas, Alexander memaparkan hal itu kemungkinan karena data kepesertaan yang lama harus diketik ulang dan tidak mudah mengetik ulang karena datanya mencapai ratusan ribu.
"Itu dikarenakan data kepesertaan yang lama disimpan dalam bentuk data PDF makanya tidak bisa diedit. Tapi, dalam waktu dekat akan kita surati lagi, supaya cepat dikirim datanya. Kita beri waktu mungkin 2 minggu lagi dalam bulan ini. Karena kalau terlalu lama, daerah itu yang akan rugi,” ujarnya.
Sedangkan untuk Kota Medan sendiri sambungnya, terlalu lama mengirimkan data peserta Jamkesmasnya dimungkinkan karena memilah warga yang mana masuk dalam kepesertaan Jamkesmas dan JPKMS (Medan Sehat). “Mungkin, Medan mau benar-benar menentukan warga miskin yang mana masuk program Medan Sehat dan Jamkesmas, makanya lama,” paparnya.
Terpisah anggota Komisi E DPRD Sumut, Nur Azizah mengaku, curiga atas lambatnya kabupaten kota menyerahkan data peserta Jamkesmas. "Hal ini sangat berbahaya, apalagi saat ini dana talangan yang bersumber dari APBD sumut, jumlahnya kini menipis," terangnya seraya memaparkan, pendataan itu sebenarnya tidak sulit. Artinya, ada indikasi pendataannya tidak beres.
Dikatakannya, sebelumnya sudah ada data, hanya tinggal memfalidasi saja. Seharusnya, sebentar saja selesai untuk penyerahan kepesertaan Jamkesmas. "Kita curiga, dengan proses pendataan yang dilakukan dengan benar. Kita akan pertanyakan alasan lamanya kabupaten/kota. Gawat sekali jika seperti ini. Kita akan undang pihak terkait, karena beberapa hari belakangan ini kita menerima laporan dari warga yang kartu kepesertaannya habis masa berlakunya,”katanya lagi. (Akb)
0 komentar:
Posting Komentar