Medan - Rencana Kementrian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia (RI) dengan menggratiskan biaya Jaminan Persalinan (Jampersal) di seluruh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan puskesmas ditahun 2011 ini belum tahu jelas kepastiannya. Padahal, beberapa waktu lalu, anggota DPD RI Parlindungan Purba sempat koordinasi dengan Menkes RI, Endang Rahayu Sedyaningsih dan menjelaskan program ini bakalan terealisasi akhir Februari 2011 lalu.
Menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, dr Chandra Syafei SpOG, Rabu (2/3) menjelaskan, menindaklanjuti program Menkes RI tentang Jampersal, pihaknya sudah mengatakan siap, sebab hal tersebut merupakan tanggungan pemerintah.
Chandra menyebutkan, pihaknya belum mengetahui kapan program ini terealisasi. “Sejauh ini kita belum tahu kapan jampersal dimulai. Kita sedang menunggu SK dari Menkes,” bebernya.
Di Sumut sendiri sebutnya, ada sekitar 42 RSUD dan 500 lebih puskesmas yang siap menjalani persalinan gratis. Dia berharap, program Menkes itu benar-benar dijalankan sesuai prosedur dan tidak dimanfaatkan. Dijelaskannya, berdasarkan program Menkes, biaya persalinan khusus digratiskan di kelas 3 RSUD untuk seluruh pasien bersalin. “Siapa pun bisa saja masuk dalam program jampersal ini,” katanya.
Dikatakan Candra, sesuai yang diprogramkan Menkes bahwa program pelayanan persalinan gratis itu hanya berlaku untuk dua anak pertama saja sedangkan untuk anak ketiga dan seterusnya akan dikenakan biaya. “Program ini untuk menekan angka persalinan di Indonesia sekaligus menggalakkan kembali program keluarga berencana (KB),”ucapnya.
Kepala Seksi (Kasi) Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) BKKBN Provinsi Sumut, Anthoni SSos mengaku, keterlibatan BKKBN Sumut dalam program ini hanya sebatas memberikan pelayanan. Sebab, dalam setiap tindakan persalinan dan usai persalinan, pasien diarahkan ke BKKBN. “Nantinya, peranan kita ini hanya sebatas mengarahkan pasien untuk pemakaian alat kontrasepsi guna membuat jarak kehamilan,” ujarnya.
Menurutnya, program ini hanya diberikan kepada keluarga pra sejahtera. “Kita berikan program gratis ini kepada keluarga pra sejahtera dan sekaligus lebih mensosialisasikan keluarga berencana yang sehat dan sejahtera,” tandasnya.
Selain itu, program ini juga tidak dibatasi proses persalinan anak ke berapa. “Tidak ada pembatasan dalam program ini. Mau dia memiliki anak tiga, atau persalinan yang kelima, bisa saja itu semua. Namun, yang menjadi PR bagi kita yakni lebih kearah keluarga berencana dan tetap mensosialisasikan dua anak cukup,” pungkasnya.
Menurutnya, program itu bertujuan untuk menurunkan angka pertumbuhan penduduk yang sejauh ini sudah meningkat. Di Sumut saja sebutnya, jumlah penduduk sepanjang 2010 mencapai 12,9 Juta dengan laju pertumbuhan penduduknya 1,11%.
Sebagaimana diketahui, Kemenkes RI di akhir tahun lalu sudah mendengungkan program Jampersal. Program ini menggratiskan biaya persalinan untuk seluruh warga Indonesia. Syaratnya, proses persalinan di layanan kesehatan Puskesmas dan rumah sakit provider Jamkesmas dengan pelayanan kelas III.
Targetnya, pemerintah ingin menurunkan angka kematian ibu dan akan yang masih tinggi di Indonesia. Target tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Millennium Development Goals (MDGs). (Akb)
Menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, dr Chandra Syafei SpOG, Rabu (2/3) menjelaskan, menindaklanjuti program Menkes RI tentang Jampersal, pihaknya sudah mengatakan siap, sebab hal tersebut merupakan tanggungan pemerintah.
Chandra menyebutkan, pihaknya belum mengetahui kapan program ini terealisasi. “Sejauh ini kita belum tahu kapan jampersal dimulai. Kita sedang menunggu SK dari Menkes,” bebernya.
Di Sumut sendiri sebutnya, ada sekitar 42 RSUD dan 500 lebih puskesmas yang siap menjalani persalinan gratis. Dia berharap, program Menkes itu benar-benar dijalankan sesuai prosedur dan tidak dimanfaatkan. Dijelaskannya, berdasarkan program Menkes, biaya persalinan khusus digratiskan di kelas 3 RSUD untuk seluruh pasien bersalin. “Siapa pun bisa saja masuk dalam program jampersal ini,” katanya.
Dikatakan Candra, sesuai yang diprogramkan Menkes bahwa program pelayanan persalinan gratis itu hanya berlaku untuk dua anak pertama saja sedangkan untuk anak ketiga dan seterusnya akan dikenakan biaya. “Program ini untuk menekan angka persalinan di Indonesia sekaligus menggalakkan kembali program keluarga berencana (KB),”ucapnya.
Kepala Seksi (Kasi) Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) BKKBN Provinsi Sumut, Anthoni SSos mengaku, keterlibatan BKKBN Sumut dalam program ini hanya sebatas memberikan pelayanan. Sebab, dalam setiap tindakan persalinan dan usai persalinan, pasien diarahkan ke BKKBN. “Nantinya, peranan kita ini hanya sebatas mengarahkan pasien untuk pemakaian alat kontrasepsi guna membuat jarak kehamilan,” ujarnya.
Menurutnya, program ini hanya diberikan kepada keluarga pra sejahtera. “Kita berikan program gratis ini kepada keluarga pra sejahtera dan sekaligus lebih mensosialisasikan keluarga berencana yang sehat dan sejahtera,” tandasnya.
Selain itu, program ini juga tidak dibatasi proses persalinan anak ke berapa. “Tidak ada pembatasan dalam program ini. Mau dia memiliki anak tiga, atau persalinan yang kelima, bisa saja itu semua. Namun, yang menjadi PR bagi kita yakni lebih kearah keluarga berencana dan tetap mensosialisasikan dua anak cukup,” pungkasnya.
Menurutnya, program itu bertujuan untuk menurunkan angka pertumbuhan penduduk yang sejauh ini sudah meningkat. Di Sumut saja sebutnya, jumlah penduduk sepanjang 2010 mencapai 12,9 Juta dengan laju pertumbuhan penduduknya 1,11%.
Sebagaimana diketahui, Kemenkes RI di akhir tahun lalu sudah mendengungkan program Jampersal. Program ini menggratiskan biaya persalinan untuk seluruh warga Indonesia. Syaratnya, proses persalinan di layanan kesehatan Puskesmas dan rumah sakit provider Jamkesmas dengan pelayanan kelas III.
Targetnya, pemerintah ingin menurunkan angka kematian ibu dan akan yang masih tinggi di Indonesia. Target tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Millennium Development Goals (MDGs). (Akb)
Indonesian Rupiah Converter
0 komentar:
Posting Komentar