Medan - Dewan Pimpinan Propinsi Masyarakat Pancasila Indonesia (DPP MPI) Sumut menolak, jika Syamsul Arifin tersangka kasus dugaan korupsi APBD Langkat tahun 2000 - 2007 yang saat ini ditahan KPK, mengangkat Sekretaris Daerah dan Direktur PDAM Tirtanadi Sumatera Utara.
Hal ini dikatakan Plt Sekretaris DPP MPI Sumut, Tubagus YK Yudha, didampingi Plt Wakil Ketua I OKK (organisasi kaderisasi dan keanggotaan), Bobby Octavianus Zulkarnain. Minggu (6/3).
Dikatakannya, jika hal ini dilakukan Syamsul Arifin, terkesan pengangkatan ini seperti dipaksakan dan diduga ada praktek KKN didalam suksesi jabatan tersebut. Oleh sebab itu DPP MPI berharap kepada ketua DPN MPI, Meher Ban Shah, DPRDSU dan Wagubsu dapat mengambil sikap dalam permasalahan ini, dan tidak membiarkan label propinsi ini sebagai propinsi terkorup di Indonesia.
Untuk itu MPI menghimbau, kepada seluruh elemen organisasi dan LSM yang ada di Sumatera Utara, agar bersama - sama mengamati, memantau dan menolak, apabila proses pengangkatan Sekda Propsu tersebut terjadi.
Selain itu, MPI minta agar Mendagri dan instansi terkait lainnya membatalkan usulan pejabat yang akan menduduki posisi penting dilingkungan pemerintah propinsi Sumatera Utara tersebut yang disinyalir usulan tersebut sudah masuk sejak februari lalu.
Jika hal ini terjadi dan dibiarkan, maka kementerian terkait sengaja membiarkan sumut lebih hancur, dan membiarkan kekecewaan yang dalam bagi masyarakat Sumut.
Sementara itu,Plt Wakil Ketua 1 Bidang OKK Bobby Octavianus Zulkarnain mengatakan, bagaimana mungkin calon Sekda Propsu atau pun calon Direksi PDAM Tirtanadi, dapat bekerja sebagaimana mestinya dan memperbaiki pelayanan publik terhadap masyarakat bisa terlaksana dengan baik.
Jika jalan mencapai posisi tersebut diduga dengan mengeluarkan sejumlah uang untuk memuluskan jabatan tersebut yang jumlahnya disinyalir cukup besar.
MPI juga melihat efek dari sikap Syamsul Arifin yang selama ini membangun sistem dengan uang, sangat menghancurkan mental birokrat dan pejabat lainnya di Sumatera Utara, semuanya ini berimbas dan semakin menindas masyarakat Sumatera Utara.
Pihaknya juga menolak jika Syamsul Arifin mengusulkan nama M Naim untuk menjadi Sekda, karena diduga nama ini terlibat dalam kasus dugaan korupsi APBD Langkat yang sekarang ditangani KPK.
Sekali lagi ditegaskan agar kementrian terkait maupun DPRD Sumut, serta Ketua Umum DPN MPI dapat mengambil sikap tegas, demi menyelamatkan kondisi sumut dari peringkat propinsi terkorup di Indonesia," ujar Bobby.(Akb)
Hal ini dikatakan Plt Sekretaris DPP MPI Sumut, Tubagus YK Yudha, didampingi Plt Wakil Ketua I OKK (organisasi kaderisasi dan keanggotaan), Bobby Octavianus Zulkarnain. Minggu (6/3).
Dikatakannya, jika hal ini dilakukan Syamsul Arifin, terkesan pengangkatan ini seperti dipaksakan dan diduga ada praktek KKN didalam suksesi jabatan tersebut. Oleh sebab itu DPP MPI berharap kepada ketua DPN MPI, Meher Ban Shah, DPRDSU dan Wagubsu dapat mengambil sikap dalam permasalahan ini, dan tidak membiarkan label propinsi ini sebagai propinsi terkorup di Indonesia.
Untuk itu MPI menghimbau, kepada seluruh elemen organisasi dan LSM yang ada di Sumatera Utara, agar bersama - sama mengamati, memantau dan menolak, apabila proses pengangkatan Sekda Propsu tersebut terjadi.
Selain itu, MPI minta agar Mendagri dan instansi terkait lainnya membatalkan usulan pejabat yang akan menduduki posisi penting dilingkungan pemerintah propinsi Sumatera Utara tersebut yang disinyalir usulan tersebut sudah masuk sejak februari lalu.
Jika hal ini terjadi dan dibiarkan, maka kementerian terkait sengaja membiarkan sumut lebih hancur, dan membiarkan kekecewaan yang dalam bagi masyarakat Sumut.
Sementara itu,Plt Wakil Ketua 1 Bidang OKK Bobby Octavianus Zulkarnain mengatakan, bagaimana mungkin calon Sekda Propsu atau pun calon Direksi PDAM Tirtanadi, dapat bekerja sebagaimana mestinya dan memperbaiki pelayanan publik terhadap masyarakat bisa terlaksana dengan baik.
Jika jalan mencapai posisi tersebut diduga dengan mengeluarkan sejumlah uang untuk memuluskan jabatan tersebut yang jumlahnya disinyalir cukup besar.
MPI juga melihat efek dari sikap Syamsul Arifin yang selama ini membangun sistem dengan uang, sangat menghancurkan mental birokrat dan pejabat lainnya di Sumatera Utara, semuanya ini berimbas dan semakin menindas masyarakat Sumatera Utara.
Pihaknya juga menolak jika Syamsul Arifin mengusulkan nama M Naim untuk menjadi Sekda, karena diduga nama ini terlibat dalam kasus dugaan korupsi APBD Langkat yang sekarang ditangani KPK.
Sekali lagi ditegaskan agar kementrian terkait maupun DPRD Sumut, serta Ketua Umum DPN MPI dapat mengambil sikap tegas, demi menyelamatkan kondisi sumut dari peringkat propinsi terkorup di Indonesia," ujar Bobby.(Akb)
Indonesian Rupiah Converter
0 komentar:
Posting Komentar