Medan - Anggota DPD RI, Parlindungan Purba langsung meninjau rumah Julianto Patra bayi berusia 8 bulan lahir tanpa hidung dan bernafas melalui mulut, bayi anak dari pasangan suami istri Benteng Situmorang (28) dan Tika Noprianingsih (20) warga Jalan Desa Tanjung Selamat Lingkungan Namubatang Deliserdang.
Dia mengatakan kedatangan dirinya untuk melihat rumah bayi tanpa hidung karena merasa prihatin setelah mendapat informasi dari media cetak. "Saya prihatin melihat kondisi bayi tersebut, maka dari itu saya langsung melihat kerumah bayi tersebut," katanya seraya mengatakan kedatangan dirinya tersebut, agar bayi tersebut bisa kita rujuk atau kita masuk ke rumah sakit Adam Malik untuk mendapat perawatan yang lebih insentif.
Namun, sesampainya anggota DPD RI dirumah Julianto Patra, bayi tanpa hidung yang berada di Jalan Desa Tanjung Selamat Lingkungan Namubatang Deliserdang, ternyata rumah tersebut kosong dan menurut informasi yang diterima dari warga sekitar, kalau Benteng telah membawa anaknya ke rumah sakit daerah Pakam bersama Sekretaris Camat Namorambe, Drs J Manalu sekitar pukul 11.00 Wib.
"Ini sangat bagus, karena kita melihat ada respon positif dari Pemkab dengan membawa Patra ke rumah sakit daerah pakam," katanya seraya mengatakan kondisi bayi tersebut harus tetap dipantau.
Dikatakan Parlindungan, pihaknya sudah menelpon Dirut RSUP H Adam Malik, dr.Aswan Hakmi SpA MKes dan pihaknya mengatakan RSUP H Adam Malik siap menampung.
Masih Parlindungan, pihaknya akan tetap memantau bayi tersebut. "Selama 2-3 hari kita akan merujuk bayi tersebut ke RSUP H Adam Malik," katanya lagi.
Sebelumnya, Julianto Patra yang lahir pada 6 Juni 2010 lahir tanpa mempunyai hidung. Menurut ibunya, Tika saat mengandung Patra dirinya tidak pernah mengalami hal buruk ataupun mimpi buruk. "Saya tidak pernah mengalami hal-hal yang buruk seperti jatuh, atau mengkonsumsi makanan yang membahayakan kandungan saya," katanya seraya mengatakan selama dirinya mengandung, setiap sebulan sekali dirinya selalu memeriksakan kandungannya keposyandu terdekat tanpa melakukan USG.(Akb)
Medan - Pelaksanaan program Jaminan Persalinan (Jampersal) gratis, masih menunggu surat edaran dari Kemenkes RI. "Dalam waktu dekat, surat edaran itu akan disampaikan ke daerah," kata anggota DPD RI asal Sumut, Parlindungan Purba SH MM. Kamis (10/2)
Dikatakan Parlindungan, dirinya menanyakan langsung ke Kemenkes RI tentang realisasi Jampersal. Menurutnya, program ini sangat bagus dan sangat dibutuhkan masyarakat. Apalagi di sisi lain, dengan adanya realisasi Jampersal, target pemerintah untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak semakin membuahkan hasil.
“Saya berharap, program Jampersal ini segera direalisasikan. Program ini bagus dan sangat dibutuhkan masyarakat. Dengan gratis persalinan di layanan kesehatan, maka secara langsung mengajak ibu hamil mengunjungi layanan kesehatan untuk menjalani persalinan,” beber Parlindungan.
Diterangkan Parlindungan, Sesuai informasi Dr Ami, Pusat Komunikasi Depkes RI, jaminan persalinan dilakukan secara berjenjang melalui rujukan, persalinan normal dilaksanakan di tingkat Puskesmas dan jaringan.
Apabila ada dugaan kearah kasus penyulit pada saat pemeriksaan rutin kehamilan dapat dirujuk ke rumah sakit terdekat.
Masih dikatakan Parlindungan, jampersal sedang disiapkan karena ada perubahan dimana sebelumnya dana dialirkan ke Puskesmas, namun tahun ini dialirkan ke TIM Pengelola kabupaten/kota untuk mengelola dana Jampersal dan Jamkesmas.
Sedangkan untuk kesiapan TIM Pelaksana di daerah sedang disiapkan dan diharapkan akhir Februari sudah berjalan. Namun bagi rumah sakit yang sudah menerima rujukan sudah dapat dilayani di rumah sakit karena dananya ada di rumah sakit jaringan Jamkesmas.
Sebagaimana diketahui, Kemenkes RI di akhir tahun lalu sudah menngumandangkan program Jampersal. Program ini menggratiskan biaya persalinan untuk seluruh warga Indonesia. Syaratnya, proses persalinan di layanan kesehatan Puskesmas dan rumah sakit provider Jamkesmas dengan pelayanan kelas III.
Targetnya, pemerintah ingin menurunkan angka kematian ibu dan anak yang masih tinggi di Indonesia. Target tersebut tertuang dalam RPJMN dan millennium development goals (MDGs).
Sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan Sumut dr Candra Syafei SpOG mengatakan, Sumatera Utara dengan segenap layanan kesehatan yang ada, siap menjalankan program tersebut. Hal ini juga sejalan dengan visi misi Pemprovsu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Dimana selama ini, sambung Candra, program Jampersal yang digulirkan Kemenkes RI belum bisa dilaksanakan karena belum ada edaran dan petunjuk pelaksana.(Akb)
Medan - Pengurus Himpunan Ahli Struktur Tahan Angin dan Gempa (Hastag) Indonesia menilai, tumbangnya struktur reklame di Jalan Tamrin akibat kegagalan pondasi. Proses pembangunannya tidak memperhatikan analisis, data tanah dan perencanaan.
“Strukturnya sudah kuat, tapi pondasinya dibuat tidak berdasarkan analisis, data tanah dan perencanaan yang matang,” kata Ir Nurjulisman, Ketua II Hastag Indonesia menanggapi insiden tersebut di kantor Hastag Indonesia Jalan Gaharu Medan, Rabu (9/2).
Menurut Nurjulisman yang didampingi Ketua I Ir Daniel Rumbi Teruna MT, Wakil Sekretaris I Ir Besman Surbakti MT, Pengurus I Ir Martono Anggusti SH MM MHum dan Pengurus III Ir Herri Suryadi Samosir, kejadian ini sungguh memalukan. Seandainya proses pembangunannya sesuai perhitungan dan dikerjakan tenaga ahli yang bersertifikat, maka hal itu tidak akan terjadi.
Besman menganalisa, proses robohnya struktur itu berlangsung lama dan tidak terjadi secara tiba-tiba. "Karena pondasi yang tidak sesuai dan ditambah beban yang berat serta ditambah getaran dari kendaraan secara terus menerus, membuat stabilitas guling struktur tidak kuat dan roboh," terangnya.
Harusnya, tambah Herri Samosir, proses pembuatan struktur reklame itu melalui proses perijinan yang ketat dan dilakukan pengawasan di lapangan. Tentunya, harus ada penilaian dan pengawasan dari tenaga ahli konstruksi.
“Tidak hanya asal dibangun. Apalagi struktur pondasinya tidak memakai tulang, sehingga tidak mampu bertahan,” ujarnya.
Sebenarnya, lanjut Herri, sesuai undang-undang no.28/2002 tentang bangunan, maka tiap provinsi dan kabupaten/kota harus ada pembentukan tim ahli. Tim ahli itu akan memberikan penilaian tentang perhitungan dan perencanaan konstruksi. Setelah adanya rekomendasi dari tim ahli konstruksi, baru instansi terkait mengeluarkan izin membuat bangunan (IMB).
“Di sisi lain sebenarnya, undang-undang juga mengatur adanya peluang masyarakat melalui perwakilan untuk melakukan gugatan class action baik kepada pemerintah maupun perusahaan yang terkait,” ungkapnya.
Sementara, Martono menambahkan, dalam kasus ini, Hastag juga meminta Pemko Medan segera mengevaluasi struktur bangunan reklame dan billboard yang ada di Kota Medan. "Melihat kasus ini, kuat dugaan struktur-struktur reklame lainnya juga dibangun tidak sesuai standar," ucapnya.
Sebagai kumpulan para ahli, dia tidak menolak jika memang Hastag diperbantukan untuk melakukan evaluasi. “Bisa dievaluasi, kalau ada struktur yang tidak kuat akan diperkuat atau kalau tak bisa dibongkar. Tapi, kalau sudah kuat tidak perlu lagi,” jelas Martono.
Terpisah, Sekretaris Komisi A DPRD Medan, Ilhamsyah mengatakan tumbangnya papan reklame ini perlu dipertanyakan. “Aneh juga ini. Kita minta dinas terkait untuk evaluasi ini. Masaan papan reklame bisa tumbang padahal tidak ada hujan dan angin kencang” cetusnya seraya mendesak Pemko Medan untuk menertibkan billboard yang ada di Kota Medan, sebelum jatuhnya korban.
Sementara itu, Walikota Medan, Rahudman Harahap mengintruksikan Sekda untuk mengevalusi keberadaan reklame yang berdiri. Selain itu, pengawasannya juga ditingkatkan. Kedepan pembuatannya harus berkoordinasi dengan lintas sektor, tidak hanya Dinas pertamanan, tetapi termasuk dari camat setempat. (akb)
Medan - Kasus flu burung yang ditemukan kasusnya pada tahun 2006-2007 dimana sebanyak 8 orang positif dan 7 diantaranya meninggal, hingga kini belum ditemukan kasus seperti ini lagi, namun Propinsi Sumatera Utara tetap mewaspadai kasus flu burung ini, khususnya pada manusia. Rabu (9/2)
"Kewaspadaan flu burung pada manusia, bisa saja terjadi, soalnya di Sumut termasuk salah satu propinsi yang masih terjadi kasus flu burung pada unggas," kata Kepala Dinas Kesehatan Sumut dr Candra Syafei SpOG melalui Kepala Seksi Wabah Suhadi, Rabu (9/2).
Dikatakannya, Di Indonesia, hanya Gorontalo dan Maluku Utara yang tidak terdapat kasus flu burung pada unggas. Namun, provinsi lainnya, masih endemis flu burung pada unggas yang ditandai dengan kematian mendadak pada ayam. "Dengan begitu, masih ada kekhawatiran kasus pada unggas terjangkit pada manusia,” ujarnya.
Sambung Suhadi, masalah ini tidak saja menjadi perhatian Negara, tapi juga organisasi kesehatan dunia (WHO). Untuk itu, negara yang berpotensi terjadinya kasus flu burung digalakkan sosialisasi kepada masyarakat tentang penanganan kasus secara dini.
Dikatakannya, sejak 2010-2011, Dinkes Sumut sudah memberikan sosialisasi kepada 1650 orang di seluruh kabupaten/kota se-Sumut tentang penanganan secara dini terkait kasus flu burung. “Kita sudah melakukan sosialisasi flu burung 55 angkatan dengan jumlah 1650 orang se Sumut,” jelas Suhadi.
Dijelaskannya, materi sosialisasi, bagaimana mendiagnosa atau mengenali kasus di pelayanan kesehatan dasar, baik Puskesmas atau klinik dokter swasta. Soalnya, berbagai penyakit selalu dengan gejala demam. Flu burung juga masuk dengan demam tinggi.
“Petugas pelayanan kesehatan harus melakukan anamneses mendalam jika menangani pasien yang demam. Misalnya, menanyakan apakah pasien itu dalam seminggu terakhir ada kontak dengan unggas yang mati mendadak atau kontak dengan produk unggas. Jika ada, maka kuat dugaan pasien itu suspect flu burung,” ungkapnya.
Setelah anamneses dan ada dugaan, masih dikatakan Suhadi, maka bagaimana melakukan penatalaksanaan. Dalam hal ini, petugas segera memberikan obat Oseltamivir atau Tamiflu. "Obat ini, ada disediakan Kemenkes RI dan telah didistribusikan ke seluruh daerah," ungkapnya.
Selain pemberian obat Tamiflu, langkah selanjutnya, pasien harus dirujuk ke rumah sakit yang ditunjuk untuk penanganan flu burung. Di Sumut, ada lima rumah sakit yakni, RSUP Haji Adam Malik Medan, RS Siantar, RS Tarutung, RS Padangsidimpuan dan RS Kabanjahe.
Tidak hanya itu, petugas juga harus melakukan pencatatan dan melaporkan serta menanggapi kasusnya ke instansi terkait.
"Jika memang ada ditemukan suspect flu burung, maka pemeriksaan specimen secara umum bisa dilakukan di Sumut dengan system pemeriksaan ELISA. Jika hasilnya positif, maka pemeriksaan dilanjutkan ke Balitbangkes Kemenkes untuk lebih memastikan," bebernya.
Selain itu, lanjut Suhadi, masyarakat juga diminta proaktif melaporkan setiap kasus unggas mati mendadak yang ditemukan di masyarakat. Artinya, setiap ada kematian unggas, maka perlu diwaspadai warga sekeliling apakah ada ditemukan influenza like illness (ILI) atau sakit seperti flu.
“Jadi, semakin cepat ditangani kasusnya, maka angka kematian akibat flu burung bisa diminimalisir. Soalnya, beberapa kasus yang pernah terjadi sebelumnya, kematian disebabkan karena keterlambatan penanganan kasusnya,” katanya lagi. (akb)
Medan - Julianto Patra bayi berusia 8 bulan lahir tanpa hidung dan bernafas melalui mulut, bayi tersebut anak dari pasangan suami istri Benteng Situmorang (28) dan Tika Noprianingsih (20) warga Jalan Desa Tanjung Selamat Lingkungan Namubatang Deliserdang. Rabu (9/2)
Julianto Patra yang lahir pada 6 Juni 2010 lahir tanpa mempunyai hidung. Menurut ibunya, Tika saat mengandung Patra dirinya tidak pernah mengalami hal buruk ataupun mimpi buruk. "Saya tidak pernah mengalami hal-hal yang buruk seperti jatuh, atau mengkonsumsi makanan yang membahayakan kandungan saya," katanya seraya mengatakan selama dirinya mengandung, setiap sebulan sekali dirinya selalu memeriksakan kandungannya keposyandu terdekat.
Dikatakannya, selama dirinya mengandung, bayinya sehat karena dirinya selalu keposyandu untuk memeriksakan kandungannya, namun dalam pemeriksaan kandungan Tika tidak pernah memeriksakan bayinya melalui USG. "Saya setiap sebulan sekali keposyandu untuk memeriksakan kandungan saya, namun selama saya mengandung, kandungan saya tidak pernah diperiksa melalui USG," terangnya.
Menurut Benteng Situmorang, mengatakan bayi pertama mereka lahir dirumah bidan Desa, Juwita boru Sitepu dengan berat 1kg. "Menurut bidan, bayi kami lahir prematur karena hanya 8 bulan," terangnya seraya mengatakan bagi kami, buah hati kami tidak prematur karena sudah berusia 8 bulan. Namun, sekarang, berat badan bayi kami mencapai 4,8 kg.
"Sekarang, untuk memantau perkembangan bayi kami, kami sebulan sekali keposyandu untuk memeriksakan perkembangan kesehatan bayi pertama kami," ujarnya.
Ditanya mengenai apakah sudah terdaftar dalam jamkesda, Benteng menjelaskan, pihaknya belum memiliki kartu Jamkesda. "Kemarin kartu keluarga dan KTP saya sudah siap, namun karena salah penulisan, makanya saya kembalikan lagi," bebernya sembari mengatakan setiap minggunya, bayi mereka meminum susu dengan harga Rp50Ribu. "Walaupun gaji saya Rp800Ribu, nanum itu sebisa saya untuk menghidupi keluarga saya," ujar lelaki yang menikah tahun 2009.
sementara itu Tika mengatakan kalau dirinya sedih karena dirinya tidak berpikir kalau anaknya bisa lahir dengan kondisi seperti ini. "Kami pasrah, datang dari kami seperti ini, itulah yang kami terima," ungkapnya.
Ditanya mengenai apakah masih diberi ASI pada bayinya, Tika menjelaskan dirinya hanya sebulan saja diberi ASI karena bayinya hanya bisa bernafas melalui mulut. "Saya hanya bisa memberi ASI selama sebulan kepada bayi saya," katanya lagi seraya mengatakan kalau dilanjutkan diberi ASI, bayinya akan sulit bernafas karena terhalang payudaranya.
Menurut informasi yang diterima, Kepala desa sering melihat kondisi bayi yang tidak memiliki hidung ini.
Sementara itu, dr chridtofel tobing spog terkait masalah ini mengatakan, kita akan melihat dulu apa penyebabnya. Tapi secara teori penyakit ini bisa dikarenakan sembarang meminum obat. Seharusnya setiap tiga bulan pertama harus dilakukan pemeriksaan. "Karena pada usia kehamilan tiga bulan merupakan pertumbuhan organ-organ pada si bayi semasa didalam kandungan," katanya. (Akb)
Medan - Dinas Kesehatan Sumut seharusnya menjadi panutan dalam lingkungan sehat dan bersih bagi instansi lain dan masyarakat, bukan malah tidak memenuhi Standart Operasional Prosedur (SOP) tentang kebersihan kantor.
Menurut pantauan Tribun, sejumlah ruang yang berada dikantor Dinkes Sumut yang berada dijalan Kapten Sumarsono terkesan kumuh. Pasalnya ruangan menuju aula debunya menumpuk, sampah banyak berserakan. Sama halnya dengan kantor Dinkes Sumut di Jalan Perintis Kemerdekaan tidak jauh beda dengan kantor yang berada di Jalan Kapten Sumarsono, banyak kotak-kotak menumpuk, bahkan toiletnya tidak layak pakai, seperti WC dan bak mandi berkaratan bahkan pintu WC yang terlepas pun tidak kunjung diperbaiki.
Terkait masalah ini, menurut Pengamat kesehatan, Destanul Aulia menilai, harusnya Dinas Kesehatan menjadi contoh bagi instansi lain dan masyarakat untuk menunjukkan lingkungan sehat dan bersih. Sebab, Dinkes tahu bahwa lingkungan yang tidak sehat akan menimbulkan penyakit.
"Kalau kantor dinkes kotor, itu berarti tidak mencerminkan kesehatan. Seharusnya, instansi kesehatan harusnya jadi contoh yang baik kepada instansi lain dan masyarakat, ternyata tidak ditunjukkan dari pihak Dinkes sendiri," katanya.
Dikakatan Destanul, memang itu masalah kecil. Namun, kalau masalah kecil ini sepertinya tidak diperhatikan oleh Dinkes, sehingga akan jadi masalah besar. Harusnya, ada komitmen dari Kadis setempat untuk mensosialisasikan pada jajarannya untuk menjaga kebersihan dijajarannya.
"Ini mencoreng muka sendiri. Harusnya, Dinkes jadi lapisan terdepan yang memberikan contoh hidup sehat termasuk kebersihan. Jangan hanya menggembor-gemborkan pada masyarakat supaya jaga kebersihan lingkungan, tapi lingkungan instansinya sendiri tidak bersih," bebernya.
Masih dikatakannya, Dinkes harus memiliki SOP (standart operasi prosedur) kesehatan dan kebersihan kantor. Misalnya, kamar mandi dibersihkan tiga kali sehari, sampah-sampah dipisahkan antara yang organik dan non organik, banyak memasang plang jaga kebersihan, bahkan bila perlu membuat larangan merokok dilingkungannya.
Sementara, Kadis Kesehatan Sumut, dr.Chandra Syafei SpoG mengatakan, hal ini terjadi dikarenakan Dinkes Sumut kekurangan air untuk membersihkan kamar mandi yang berada di kantor Dinkes Sumut.(akb)
Medan - Program pemerintah untuk menekan angka kematian ibu dan bayi dengan menggratiskan biaya persalinan atau jaminan persalinan (Jampersal) di layanan kesehatan kelas III hingga kini masih belum terealisasi di Sumatera Utara. Padahal, program tersebut sudah jauh-jauh hari dipersiapkan. Harusnya sudah ada petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis di daerah untuk kelanjutan program. Menyikapi hal ini, anggota DPD RI asal Sumut Parlindungan Purba SH MM akan menanyakan langsung ke Kemenkes RI soal realisasi program tersebut.
“Program ini penting karena masih tingginya angka kematian ibu dan bayi, apalagi di daerah pedesaan atau daerah terpencil. Akan saya tanyakan langsung ke Kemenkes kapan realisasi program ini,” sebut Parlindungan Purba, Selasa (8/2). Belum direalisasikannya program ini diakui Kepala Dinas Kesehatan Sumut dr Candra Syafei SpOG. Hingga kini belum ada petunjuk pelaksana teknis. Dengan begitu, program tersebut masih belum bisa dilaksanakan di daerah.
“Belum ada surat edaran petunjuk pelaksananya sampai ke kita tentang bagaimana pelaksanaan di lapangan dan bagaimana soal klaim pembiayaannya,” kata Candra. Candra membenarkan, program tersebut sudah dilontarkan Kemenkes. Tujuannya untuk menekan angka kematian ibu dan bayi. "Jika dijalankan, maka setiap persalinan di layanan rumah sakit kelas III dan klinik persalinan yang menjadi provider gratis," katanya seraya mengatakan Program ini tidak membatasi orang kaya atau tidak, asal mau melakukan persalinan di kelas III akan digratiskan, baik normal maupun partus dengan cara Caesar.
Sementara itu, Kadis Kesehatan Medan, dr Edwin Effendi. “Belum ada kita terima juklak dan juknis soal pelaksanaan program tersebut,” kata Edwin. Seperti diketahui, Kementrian Kesehatan RI membuat program persalinan gratis tahun 2011. Bagi ibu hamil yang akan melahirkan disemua tempat pelayanan kesehatan seperti, puskesmas dan rumah sakit akan digratiskan. (Akb)
Medan – RSU Pirngadi Medan merupakan rumah sakit pendidikan dimana semua pasien yang dirawat di RSU Pirngadi Medan selalu ditangani sama anak koas terkecuali ruangan tertentu seperti ruangan VIP Plus. Sekitar 1500 Mahasiswa kedokteran dari berbagai Universitas tergabung di rumah sakit RSU Pirngadi dimana mereka dikhususkan untuk menangani pasien yang berada diruang kelas III RSU Pirngadi Medan, namun semua anak koas yang berada di RSU Pirngadi Medan tidak memasuki ruangan VIP Plus yang berada dirumah sakit milik Pemerintah Kota (Pemko) Medan.
Wadir SDM dan Pendidikan RSU Pirngadi Medan, dr. Alisyahbana SpTHT mengatakan kalau anak koas hanya menangani pasien yang berada di ruang kelas III dikarenakan diruangan tersebut banyak terdapat pasien dan diruangan tersebut mencakup semua penyakit.
“Ini dikarenakan di ruang III pasiennya banyak dan sudah mencakup semua penyakit dan ruangannya lebih besar.Sedangkan di ruang VIP Plus hanya satu orang.Lagipulakan tidak mungkin koas rame-rame ke ruang Vip itu, ” kata Ali diruang kerjanya memberikan alasan. Selasa (8/2)
Dikatakannya, bisa saja koas masuk ke ruang VIP bila supervisornya mengikut sertakan. “Jadi bukan diskriminasi. Bukan karena miskin atau tidaknya pasien atau bayar atau tidaknya. Ini dalam konteks pembelajaran, ” terangnya seraya menambahkan dokter spesialis yang merupakan supervisor juga masuk ke ruangan kelas III dan ruangan lainnya..
Menurut Ali, saat ini di RSU Pirngadi Medan, ada sekitar 1500 koas dari berbagai faklultas kedokteran seperti USU, UISU, UnBrah dan Universitas Methodist Indonesia. Sekitar 1200 PPDS dan hampir 200 dokter spesialis berada di RSU Pirngadi Medan . “Rasionya dokter dan mahasiswa, satu dokter dengan 5 mahasiswa. PPDS yang belum masuk diantaranya di bagian Paru dan Patologi klinik,” terangnya.
Diakatakannya, tugas supervisor diantaranya menganalisa dan mendiagnosa penyakit pasien, PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis) membantu dan melaporkan kasus kepada supervisor dan koas mendampingi PPDS dan tidak boleh mengambil tindakan.
“Kalau hanya di Pirngadi saja, seorang koas dari mulai masuk sampai menjadi dokter memerlukan waktu sampai 88 minggu. Inipun kalau lulus semua. Kecuali USU karena ada rumah sakit Adam Malik,’ ucapnya.
Sementara mengenai penyeimbangan RSU Pirngadi sebagai rumah sakit plus pendidikan dalam menyeimbangkan antara pelayanan dan pendidikan itu sendiri. Dokter Ali mengatakan untuk itu antara lain dengan memenuhi peralatan, memperbaiki sarana, prasarana dan infrastruktur. Dimana ada pendidikan yang baik disitu ada pelayanan yang baik. “Kalaupun ada keluhan pasien itu menjadi pemicu dan koreksi buat kita. Kita harus melayani dengan hati dalam konteks pelayanan,” katanya.
Namun pada dasarnya, diruang kelas III dimana pasien miskin banyak terdapat diruangan tersebut, menurut pantauan Tribun, jarang sekali dan bahkan tidak ada dokter spesialis yang visit di ruangan tersebut, kebanyakan anak mahasiswa kedokteran yang sedang belajar berada di ruangan pasien miskin tersebut.
Atas dasar itulah, banyak pasien kelas III terbengkalai. Seperti yang dikatakan salah seorang keluarga pasien kelas III warga Pasar 2 Jalan Rakyat, Fauzan mengatakan dirinya tidak mengetahui siapa dokter yang menangani anaknya yang dirawat di ruang kelas III RSU Pirngadi Medan. “saya tidak mengetahui nama dokter yang menangani anak saya yang sakit demam,” seraya mengatakan anaknya didiagnosa terkena penyakit DBD saat pertama sekali masuk diruang IGD sebelum masuk ke ruang kelas III.
Dikatakan Fauzan, memang anak saya baru masuk Selasa (8/2) sekitar pukul 10.00Wib ke RSU Pirngadi Medan. Namun semenjak masuk ke rumah sakit milik Pemko Medan ini Maya (nama samaran) tidak diperiksa oleh dokter langsung, melainkan diperiksa sama anak koas. “Anak saya hanya diperiksa sama anak koas, ya wajarlah merekakan sedang belajar, jadi ya biarkanlah,” katanya.
Sementara itu, menurut Ketua PAN DPRD Kota Medan, Ahmad Arif yang kebetulan berada di rumah sakit milik Pemko Medan ini mengatakan seharusnya koas saat menangani pasien harus didampingi dokter pendamping. “Kalau tidak ada pendamping anak koas saat menangani pasien diruang kelas III, seharusnya Dirut rumah sakit ini harus menegur mereka,” katanya seraya akan melihat ruagnan yang berada diruang kelas III.
Terpisah, Anggota DPR RI , Ibrahim Sakti Batubara beberapa waktu lalu mengatakan rumah sakit sebagai lembaga pendidikan seharusnya meningkatkan pelayanan, bukan mengurangi pelayanan. Namun yang terjadi dilapangan image yang muncul ditengah-tengah masyarakat, dengan kehadiran anak koas, seakan mereka dapat ditangani oleh mahasiswa, dibandingkan dengan dokter. Sehingga kesannya, pasien dijadikan sebagai kelinci percobaan. “Itu yang kita pertanyakan. Itu terjadi karena memang frekuensi kehadiran dokter diruangan itu sangat kurang sekali atau ada kesan seolah-olah dokter itu terlalu memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada koas. Itu yang saya bilang tidak boleh,” katanya.(akb)
Medan - Sebanyak 430 pegawai RSU Pirngadi Medan memprihatinkan. Pasalnya gaji 430 pegawai besarannya bervariasi, antara Rp600Ribu sampai 900Ribu. Besaran ini, jauh dibawah Upah Minimum Kota (UMK). Sedangkan untuk
100 pegawai lainnya pembayaran gajinya melalui APBD Medan.
“Bagaimana mungkin bisa memberikan pelayanan yang baik bagi pasien, kalau pegawainya saja digaji dengan honor Rp 600 ribu hingga Rp 900 ribu. Dibawah UMK,” kata anggota DPR RI, Ibrahim Sakti Batubara, kemarin saat berkunjung ke RSU Pirngadi Medan. Minggu (6/2)
Dikatakannya, Rumah sakit sebagai lembaga pendidikan, seharusnya meningkatkan pelayanan, bukan mengurangi. Namun yang terjadi dilapangan, image yang muncul di tengah tengah masyarakat, dengan kehadiran anak coas - coas, seakan-akan mereka dapat ditangani oleh mahasiswa,
dibandingkan dengan dokter. Sehingga kesannya, mereka ini seakan-akan dijadikan sebagai kelinci percobaan.
“Nah itu yang tadi kita pertanyakan. Itu terjadi karena
memang frekuensi kehadiran dokter di ruangan itu sangat kurang sekali atau ada kesan seolah-olah dokter itu terlalu memberikan kepercayaan
sepenuhnya kepada coas. Itu yang saya bilang tidak boleh,” katanya.
Sebelumnya, Wadir Pelayanan RSUPM, Dr Amran mengatakan RSUPM yang pengelolaannya
dengan sistem swakelola, dimana sebanyak 430 tenaga honorernya dengan Rp 600ribu hingga Rp 900 ribu. Sehingga setiap tahun biaya untuk pembayaran honor mencapai Rp 5 miliar. Sedangkan yang ditampung dalam APBD, hanya 100 orang pegawai yang berstatus PNS.
Ditanya menyangkut keberadaan coas, Amran menyebutkan sebagai rumah sakit pendidikan yang memiliki 200 tenaga pengajar dosen luar, biasa
mengakui jika pasien yang menjalani perawatan diluar VIP penanganannya ditangani oleh coas. “Pasien VIP Plus, tidak termasuk yang ditangani anak coas,” katanya.
Terpisah, Politisi PAN, H.T. Bahrumsyah, mengakui memahami jika tingkat pelayanan di rumah sakit milik Pemko Medan ini masih lemah. Ini
dikarenakan, 430 tenaga honorer yang ada di rumah sakit, honornya
hanya Rp 400 ribu sampai Rp 900 ribu. “Itu tidak mungkin, bagaimana kita bisa mendapatkan pelayanan yang bagus. Sementara honor para perawatnya dibawah UMR. Tidak mungkin,” katanya.
Masih dikatakannya, dalam konteks ini rumah sakit sebagai rumah sakit pemerintah dan masyarakat yang menjalani pelayanan tidak hanya dari
Medan, melainkan dari 33 kabupaten kota yang ada di Sumut. Seharusnya, pemerintah provinsi tidak menjadikan hal tersebut sebagai bebannya
Pemko.
Pemerintah harus betul-betul mengalokasikan anggaran. Tenaga perawat dibiayai rumah sakit.
“Karena itu, pemerintah provinsi harus betul-betul membantu biaya
operasional rumah sakit ini. Ini disebutkan rumah sakit ini sebagai rumah sakit rujukan, pasiennya 60 persen dari luar kota Medan,” terangnya seraya menambahkan ini tidak bisa dibiarkan. (Akb)
Medan - Cinta berliana dan kasih berliana, bayi kembar siam dempet dada dan perut akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya Senin (7/2) sekitar pukul 08.40 Wib setelah mendapat perawatan beberapa minggu di RSUP H Adam Malik Medan. Cinta berliana dan kasih berliana merupakan anak dari pasangan suami istri, Daniel Hutahuruk dan Elfrida Naibaho yang lahir pada 31 Januari 2011 dimana pertama sekali bayi dempet dada dan perut ini lahir di RSU Imelda sekitar pukul 10.00 Wib.
Cinta Berliana dan Kasih Berliana terpaksa dilarikan ke RSUP H Adam Malik Medan untuk mendapat perawatan yang lebih intensif dikarenakan bayi ke enam dan ketujuh ini selain lahir didunia secara preamtur, bayi dari pasangan Daniel dan Elfrida ini mendapat kelainan,yaitu dempet dada dan perut.Setelah mendapat perawatan di RSUP H Adam Malik Medan, bayi kembar siam dempet dada dan perut ini belum pernah dilihat oleh ibu kandungnya sendiri dikarenakan takut dengan melihat kondisi bayinya, Elfrida bisa menjadi lebih syok dan semakin bertambah penyakit Elfrida.
Karena pada saat itu juga, Elfrida sedang dalam perawatan di RSU Imelda karena dirinya baru selesai melahirkan.Berbagai cara dan upaya sudah dilakukan baik itu dari pihak dokter, maupun dari pihak keluarga yang ingin sekali menyelamatkan bayi yang mengalami gangguan kesehatan itu. Upaya yang dilakukan Daniel, orang tua dari Cinta Berliana dan Kasih Berliana begitu terlihat, karena warga Jalan Kelvetia Pasar V ini tidak memiliki kartu Medan Sehat dan tidak ikut dalam kepesertaan Jamkesda. sibuk mencari bagaimana dirinya bisa merawat istri dan anaknya yang sama-sama dalam posisi sedang sakit dilain rumah sakit.
Beberapa waktu lalu, Daniel sempat mendapat kendala .saat hendak mengeluarkan istri tercintanya di RSU Imelda karena tidak memiliki uang sebanyak Rp3,8Juta, dimana uang tersebut harus dibayar, baru Istrinya diperbolehkan.Menurut pengakuan Elfida saat dijumpai di ruang Instalasi Jenazah RSUP H Adam Malike Medan, dirinya belum pernah melihat anaknya dikarenakan penyakit yang dia derita belum bisa banyak begerak selain itu dokter melarang dirinya untuk melihat anaknya, karena kita takutkan kondisi Elfrida bisa tiba-tiba turun kalau melihat anaknya.Daniel mendapat telpon dari pihak RSUP H Adam Malik Medam, Senin (7/2) dan mengabarkan kalau anak tercintanya sudah tiada.
Mendengaar kabar seperti itu, Daniel langsung berlari menuju ke RSUP H Adam Malik untuk melihat anak kembarnya sembari dengan memberi tahu istrinya kalau kondisi anak mereka sekarat.Elfrida Enggan Membawa Anaknya ke Rumah Mereka.Perginya bayi kembar siam dempet dada dan perut membuat Elfrida ibu dari Cinta Berliana dan Kasih Berliana enggan membawa jasad bayi kembarnya ke kediaman mereka di Jalan Helvetia Pasar V. Dirinya enggan membawa jasad anaknya dikarenakan takut terbawa-bawa dan tidak bisa melupakan sang buah hatinya. Tidak henti-hentinya dirinya menangis saat terjadi pembicaraan mengenai buah hatinya itu yang telah beranjak seminggu hidup didunia fana ini.
“Saya tidak mau kalau anak saya dibawa ke rumah, pokoknya saya tidak mau. Saya mau buah hati saya langsung dari rumah sakit dibawa keperkuburan jangan singgah lagi ke rumah,” kata Elfrida sambil menghapus air mata yang membasahi pipinya dan akibat kesedihan yang mendalam, mata Elfrida menjadi merah karena kesedihan sembari menahan rasa sakit bekas operasi caersar.Hampir satu jam Elfrida berada di RSUP H Adam Malik, tapi dirinya tetap tidak bisa menahan kesedihan yang membalut kehidupannya karena istri dari Daniel Hutahuruk ini sudah enam kali mengandung, tetapi hanya dua anak hasil dari pernikahan mereka semenjak tahun 2004 yang harus mereka didik dan besarkan sehingga mereka bisa menjadi orang berguna untuk kedepannya. Dari kelahiran mereka yang pertama, tiga, lima dan enam semuanya tidak bisa mereka lihat tumbuh kembang karena sudah meninggal dunia.
Jadi yang ada hanya dua anak saja yaitu anak kedua dan keempat, Julpian Frizi (7) dan Juniardo (3)Daniel yang terduduk lemas dan berusaha menegarkan istrinya hanya bisa pasrah dan berpikir positif sekaligus mengambil hikmah dari apa yang dia alami. “saya pasrah dan saya serahkan semua kepada tuhan, mungkin itu yang terbaik dimata Tuhan. Kami sayang sama dia, tapi Tuhan lebih sayang sama Cinta Berliana dan Kasih Berliana,” kata Daniel sedih sembari turut menegarkan istrinya.Dirut RSUP H Adam Malik Medan, Dr. Azwan Hakmi Lubis mengatakan bayi kembar siam dempet dada dan perut ini meninggal Senin (7/2) sekitar pukul 08.40 Wib. Kematian bayi kembar ini dikarenakan ketidakmatangan organ tubuh bayi kembar tersebut karena bayi kembar dempet dada dan perut lahir secara premature.
“Itu yang mengakibatkan paru-paru dan jantung bayi tersebut tidak bekerja secara sempurna,” katanya seraya mengatakan selain bayi tersebut lahir dengan premature juga mengalami gangguan pernapasan.Dikatakannya, pihak RSUP H Adam Malik Medan sudah memberikan pelayanan optimal kepada pasien. Ini bisa terlihat dari tindakan RSUP H Adam Malik yang terus memantau perkembangan bayi tersebut sampai menghembuskan nafas terakhirnya. “Kematian ini juga disebabkan sebenarnya bayi kembar ini belum siap untuk dilahirkan, dalam arti semua organ-organ tubuhnya belum terbentuk sempurna,” bebernya.
Azwan menambahkan pihaknya tidak bisa memisahkan tubuh bayi kembar siam dempet dada dan perut dikarenakan usia mereka yang belum mencapai setahun. “Kita belum bisa memisahkan tubuh mereka, karena yang kita takutkan nanti bisa timbul masalah yang lain,” ujarnya.
Sementara itu, menurut informasi yang diterima, bayi kembar siam dempet dada dan perut ini akan dikebumikan di TPU Kristen Jalan Veteran Pasar V Kecamatan Labuhan Deli. Setelah mendapat arahan dari seluruh keluarganya, Elfrida akhirnya luluh juga dan membiarkan pujaan hati mereka datang kerumah mereka di Jalan Helvetia Pasar V dan hari ini Senin (7/2) sekitar pukul 16.30 Wib dikebumikan. (akb)
Indonesian Rupiah Converter
