Tambatan Hati Angelina Lebih Ganteng dari Adjie - Tribun Medan
Memperingati Hari Anti Korupsi puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan melakukan aksi unjuk rasa menolak anti korupsi sambil melakukan salat Jumat dan shalat gaib di depan kantor Wali Kota Medan (9/12).
Puluhan mahasiswa dari berbagai Universitas mengikuti aksi ini selama dua jam, Aksi unjukrasa berlangsung damai walaupun tidak seorangpun pejabat Pemko Medan yang menyambut aksi unjukrasa ini.
Putra mengatakan indonesia masuk dalam daftar negara terkorup di dunia, oleh karena itu, sebagai bentuk keprihatinan di hari anti korupsi yang jatuh pada tanggal 9 Desember 2011, HMI Cabang Medan melakukan demontrasi dengan membawa keranda sebagai simbol perlawanan kepada koruptor. "Berdasarkan hasil survey transparansi internasional dari 183 negara Indonesia menduduki peringkat ke 100," jelas koordinator aksi, Putra, kemarin.
Putra menjelaskan korupsi merupakan fenomena sosial yang hingga kini masih belum dapat diberantas di negeri ini secara maksimal, inilah fakta yang terjadi di tengah gegap gempita pertumbuhan ekonomi yang positif, ternyata Indonesia merupakan negara terkorup. "Praktek korupsi sudah semakin meluas bahkan sudah sampai di segala lini pusat maupun daerah," terang Putra.
Untuk itulah, kata Putra, maka di Indonesia perlu dilakukan penegakan supremasi hukum yang ada di Indonesia. "Kami juga meminta agar kasus-kasus korupsi dapat segera dituntaskan mulai kasus century, wisma atlet hingga kasus korupsi Kemenakertrans," terangnya.
Kami juga meminta agar KPK segera memeriksa tersangka-tersangka korupsi di daerah atas ketidakmampuan kejaksaan tinggi menjalankan tugas dan fungsinya.
Habis membacakan pernyataan sikap, massa aksi menggelar shalat Jumat bersama di depan kantor wali kota Medan. Massa aksi berwudhu di kolam air pancur kantor Wali Kota Medan dan menggelar salat jumat di depan kantor Pemko Medan dengan beralaskan kertas koran, kemudain usai shalat mahasiswa membakar keranda yang bertuliskan ‘Peti Mati Para Koruptor’ tepat di depan gerbang kantor Walikota Medan. (*)
Angka dugaan korupsi di Aceh ternyata mencengangkan. Dari 122 kasus dugaan korupsi selama tahun 2011, potensi kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 1,7 triliun. Angka tersebut menempatkan Aceh ke dalam lima besar daerah penyumbang kerugian negara terbesar akibat korupsi di Indonesia.
Demikian catatan Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh yang disampaikan dalam aksi memeringati hari anti korupsi sedunia di Bundaran Simpang Lima, Banda Aceh, Jumat (9/12/2011). Aksi itu juga diikuti sejumlah elemen antikorupsi lainnya di Banda Aceh yang tergabung dalam Solidaritas Anti Korupsi Aceh (SAK).
Uang negara yang dikorupsi tersebut antara lain berasal dari dana otonomi khusus, APBD Aceh, APBD kabupaten dan kota. "Hal ini juga dibuktikan dari dan atas hasil audit tahunan yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," ujar Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani.
Masih berdasarkan hasil temuan BPK tahun 2010, Provinsi Aceh masuk kategori wilayah merah dan rawan praktik korupsi. " Ini ditunjukan dengan potensi yang masih sangat tinggi, terutama potensi kerugian negara dengan jumlah anggaran yang sangat besar," lanjut Askhal.
Sayangnya, tingginya angka korupsi itu tak dibarengi dengan upaya pemberantasan korupsi yang serius dari penegak hukum. Hampir sebagian besar kasus korupsi dengan jumlah kerugian negara besar belum kunjung dituntaskan, baik yang telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, maupun kepolisian.
Askhlani menyebutkan, ada beberapa kasus menonjol yang hingga kini penanganannya masih belum tuntas, yaitu: dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan CT scan dan MRI RS Zainal Abidin Band a Aceh senilai Rp 18 miliar, pekerjaan proyek anggaran luncuran (DPAL) 2009-2010 APBD Aceh Rp 489 miliar, korupsi pembangunan rumah dhuafa dalam APBD Aceh 2008 Rp 200 miliar, pekerjaan penanganan proyek darurat (non-bencana alam) APBD Aceh 2010 Rp 250 miliar, dan prose realisasi hibah di DPKKA dalam APBD Aceh 2010 melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Kesehatan Hewan, dan Dinas Pen didikan Aceh senilai Rp 21 miliar. (*)
Langganan:
Postingan (Atom)
Indonesian Rupiah Converter
